Mahasiswa dan aktivis turun ke jalan menolak revisi UU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan peran militer dalam ranah sipil. DPR tetap melanjutkan pembahasan meski mendapat penolakan luas.
Jakarta – Ribuan mahasiswa dan aktivis dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Mereka menilai revisi ini berpotensi mengembalikan peran militer dalam ranah sipil dan melemahkan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Aksi yang digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil ini berlangsung sejak pagi. Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan "TNI Kembali ke Barak!" dan "Tolak Militerisasi Jabatan Sipil!".
Dalam orasinya, perwakilan demonstran menyatakan bahwa RUU TNI dapat membuka jalan bagi militer untuk kembali berperan di sektor-sektor non-pertahanan.
"Revisi ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang menegaskan bahwa TNI harus fokus pada pertahanan negara, bukan terlibat dalam urusan sipil," kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Untuk mengamankan aksi, kepolisian dan TNI menerjunkan 5.021 personel gabungan. Jalan Gatot Subroto di sekitar Gedung DPR sempat ditutup untuk mengantisipasi lonjakan massa.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa aparat telah diperintahkan untuk bersikap persuasif dan tidak membawa senjata api.
"Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dihormati selama aksi berlangsung damai," ujarnya.
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba merangsek lebih dekat ke gerbang DPR, namun situasi segera dikendalikan oleh koordinator lapangan.
Meski mendapat gelombang penolakan, DPR RI tetap melanjutkan pembahasan RUU TNI. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut revisi ini bertujuan memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Namun, kelompok penolak menilai revisi ini bisa menjadi celah bagi militer untuk kembali terlibat dalam jabatan sipil, seperti di era Orde Baru.
Demonstran menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggelar unjuk rasa lanjutan jika revisi tetap dilanjutkan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas.
Situasi politik terkait RUU TNI diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat kini menunggu langkah selanjutnya dari DPR dan pemerintah terkait polemik yang terus bergulir ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar